Presiden Yudhoyono malam ini berencana mengundang para tokoh lintas agama yang merilis pernyataan '9 Kebohongan Pemerintah,' untuk berdialog secara terbuka di Istana Negara. Wakil Ketua DPR RI dari PDIP Pramono Anung menilai pilihan angka 9 itu sangat menohok sekaligus menyentuh SBY.
"Kenapa para agamawan itu memilih angka 9 dalam rilisnya, yaitu 9 kebohongan lama dan baru pemerintah? Sembilan kan angka favorit Presiden. Tentu ini sangat menyentuh Pak SBY," ujar Pramono di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 17 Januari 2011.
Ia menambahkan, selain itu pilihan diksi 'bohong' pun sangat menggigit. "Stigma dan diksi 'kebohongan' saya lihat sangat mengganggu pemerintah, terutama Presiden. Dari kecil kitakan sudah dididik untuk tidak berbohong," katanya.
Oleh karena itu, ia melihat salah satu tujuan utama pertemuan nanti malam adalah untuk mengeliminir diksi 'kebohongan' yang dilontarkan itu.
Pramono sendiri menyambut baik rencana pertemuan itu. "Pertemuan semacam itu tidak perlu diadakan secara mendadak. Memang seharusnya diselenggarakan rutin untuk menjaga komunikasi dengan tokoh agama," tutur Pramono.
Politisi PDIP itu menyatakan bagaimanapun tokoh agama menyuarakan suara umat yang juga suara publik. Jadi, alangkah baiknya bila seruan dan peringatan mereka tidak dipolitisir. "Agamawan bukan tokoh politik. Yang penting sekarang bagaimana langkah pemerintah untuk mewujudkan janji-janji perbaikan sehingga kesenjangan dapat teratasi," Pramono menjelaskan.
Ia berharap kesenjangan antara klaim pemerintah dengan kenyataan di tengah masyarakat dapat diidentifikasi pada pertemuan nanti malam, sehingga tercipta pemahaman bersama. "Paling tidak, kalau tidak tercapai kesepahaman, silaturahmi sudah terjalin. Agamawan kan umatnya banyak, maka silaturahmi itu penting," kata Pramono.
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR dari PPP Lukman Hakim Saefuddin juga mengapresiasi rencana dialog pemerintah dengan tokoh-tokoh agama yang selama ini kritis menyoroti kinerja pemerintah. "Saya berharap ada kearifan dari semua pihak untuk mengatasi persolan bangsa," ujarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam keterangan persnya menekankan bahwa para tokoh agama tidak mau dikooptasi dalam pertemuan itu. "Pertemuan dengan Presiden tidak untuk berkompromi. Tokoh lintas agama tidak akan mau dikooptasi," Din menegaskan.
Pramono sendiri menyambut baik rencana pertemuan itu. "Pertemuan semacam itu tidak perlu diadakan secara mendadak. Memang seharusnya diselenggarakan rutin untuk menjaga komunikasi dengan tokoh agama," tutur Pramono.
Politisi PDIP itu menyatakan bagaimanapun tokoh agama menyuarakan suara umat yang juga suara publik. Jadi, alangkah baiknya bila seruan dan peringatan mereka tidak dipolitisir. "Agamawan bukan tokoh politik. Yang penting sekarang bagaimana langkah pemerintah untuk mewujudkan janji-janji perbaikan sehingga kesenjangan dapat teratasi," Pramono menjelaskan.
Ia berharap kesenjangan antara klaim pemerintah dengan kenyataan di tengah masyarakat dapat diidentifikasi pada pertemuan nanti malam, sehingga tercipta pemahaman bersama. "Paling tidak, kalau tidak tercapai kesepahaman, silaturahmi sudah terjalin. Agamawan kan umatnya banyak, maka silaturahmi itu penting," kata Pramono.
Secara terpisah, Wakil Ketua MPR dari PPP Lukman Hakim Saefuddin juga mengapresiasi rencana dialog pemerintah dengan tokoh-tokoh agama yang selama ini kritis menyoroti kinerja pemerintah. "Saya berharap ada kearifan dari semua pihak untuk mengatasi persolan bangsa," ujarnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dalam keterangan persnya menekankan bahwa para tokoh agama tidak mau dikooptasi dalam pertemuan itu. "Pertemuan dengan Presiden tidak untuk berkompromi. Tokoh lintas agama tidak akan mau dikooptasi," Din menegaskan.
0 komentar:
Posting Komentar